proses evakuasi korban banjir Kalsel | Dok. BPBD Kalsel
LingkariNews – Di tengah kondisi Sumatera yang belum pulih pasca banjir, kini sejumlah daerah di Kalimantan Selatan (Kalsel) dilanda banjir besar. Meluapnya sungai-sungai yang dipicu oleh tingginya intensitas hujan dalam beberapa waktu turut meluaskan dampak tersebut. Ribuan warga terdampak, beberapa di antaranya perlu diungsikan.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyoroti banjir di Kalimantan Selatan bukan disebabkan bencana alam, melainkan karena kerusakan lingkungan. Bagaimana itu terjadi?
WALHI: Ini Bukan Bencana Alam, Melainkan Imbas Kerusakan Lingkungan
WALHI menegaskan banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kalsel dianggap bukan bencana alam, melainkan kejahatan ekologis yang lahir dari gagalnya kebijakan tata kelola lingkungan oleh negara
Direktur Eksekutif WALHI Kalsel, Raden Raqif menjelaskan bahwa krisis iklim global merupakan fenonema yang nyata, namun di Kalimantan Selatan dampaknya semakin besar akibat penurunan kualitas ekosistem yang dipicu oleh aktivitas industri ekstraktif.
Ia menyampaikan, curah hujan tinggi berperan sebagai pemicu, sementara persoalan utama terletak pada melemahnya daya dukung dan daya tampung lingkungan akibat deforestasi, kegiatan pertambangan, perkebunan monokultur skala besar, serta perizinan PBPH.
Melalui Catatan Akhir Tahun (Catahu) WALHI Kalsel 2025 membeberkan keadaan lingkungan di Kalsel yang telah melampaui batas aman. Dari total cakupan wilayah 3,7 juta hektare, sebanyak 51,57 persen atau sekitar 1,9 juta hektare telah dipatok menjadi kawasan industri ekstraktif.
Luas tersebut hampir setara dengan 29 kali luas DKI Jakarta. Hal ini begitu mencerminkan skala pengelolaan ruang hidup yang kurang bertanggung jawab. Selain itu, tutupan hutan primer di Kalsel hanya tinggal 49.958 hektare, angka yang sangat jauh dibandingkan dengan luas konsesi tambang, perkebunan sawit, dan kehutanan.
WALHI Kalsel menyampaikan permintaan agar perluasan dan operasional industri ekstraktif yang dinilai berdampak pada lingkungan di Kalsel dihentikan. Selain itu, WALHI mendorong dilakukan evaluasi serta pencabutan izin-izin yang bermasalah tanpa harus menunggu terjadinya bencana maupun jatuhnya korban jiwa.
Jumlah Jiwa & Cakupan Wilayah Terdampak Banjir Kalsel
Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, terdapat 6.593 kepala keluarga (KK) atau 18.348 jiwa terdampak banjir, dengan 302 orang di antaranya terpaksa mengungsi akibat tingginya curah hujan hingga Minggu (28/12).
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Yayan Daryanto menyampaikan bahwa ada sekitar 5.206 unit rumah, dengan 1.714 unit di antaranya masih terendam.
Yayan merinci jumlah kelompok rentan yang terdampak, terdiri atas lansia sebanyak 505 jiwa, balita 310 jiwa, bayi 166 jiwa, anak-anak 368 jiwa, ibu hamil 113 jiwa, dewasa 13 jiwa, serta penyandang disabilitas 37 jiwa.
Sementara itu, jumlah pengungsi mencapai 302 jiwa atau 113 kepala keluarga, dengan kelompok rentan meliputi 45 balita, 45 lansia, dan 119 orang dewasa.
Yayan menyampaikan perkembangan terbaru di lapangan, bahwa banjir masih berlangsung hingga 28 Desember 2025 pukul 09.50 WITA, yang terjadi di sejumlah kecamatan, yaitu:
1. Kecamatan Kertak Hanyar
2. Kecamatan Sungai Tabuk
3. Kecamatan Martipura
4. Kecamatan Karang Intan
5. Kecamatan Astambul
6. Kecamatan Pengaron
7. Kecamatan Sungai Pinang
8. Kecamatan Aranio
9. Kecamatan Mataraman
10. Kecamatan Martapura Barat
11. Kecamatan Martapura Timur
12. Kecamatan Cintapura Darussalam
“Hingga saat ini, personel gabungan dari Pusdalops, Satgas, TRC, TNI, Polri, pemerintah kecamatan beserta pemerintah desa rutin pengecekan dan pendataan warga yang terdampak dan selalu memonitor kecamatan yang terdampak banjir,” kata Yayan.
(NY)
Sumber
https://kalsel.antaranews.com/berita/498082/18348-warga-terdampak-banjir-di-banjar-302-warga-mengungsi
https://betahita.id/news/detail/11709/kalsel-banjir-walhi-akibat-kejahatan-ekologis.html?v=1766962872
