LingkariNews – Indonesia diproyeksikan berada di ambang pencapaian penting ketahanan pangan gula pada tahun 2026 ini. Data dari Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian yang diolah oleh GAPGINDO (Gabungan Produsen Gula Berbasis Tebu Indonesia) menunjukkan bahwa berkat iklim yang ideal dan program peremajaan tanaman, produksi gula konsumsi (Gula Kristal Putih/GKP) nasional diprediksi dapat menyentuh angka 2,7 hingga 3 juta ton. Volume ini secara matematis akan mampu menutup kebutuhan konsumsi domestik yang berada di kisaran 2,8 juta ton.
Proyeksi di atas seyogyanya dijadikan momentum untuk membenahi sejumlah penyakit struktural kronis di sektor ini: produktivitas yang belum maksimal, rendemen rendah, biaya sewa lahan yang mahal, dan terutama sengkarut regulasi yang kerap berubah. Pembenahan ini harus dibarengi dengan pergeseran orientasi sektor tebu nasional dari sekedar komoditas pemanis menjadi platform bioekonomi masa depan, yakni bioindustri berbasis tebu (sugarcane-based bioindustry).
Merayakan swasembada gula konsumsi sebagai puncak prestasi adalah sebuah jebakan paradigma abad ke-20. Di balik angka-angka optimistis tersebut, industri gula tebu nasional sejatinya masih didera oleh banyak masalah. Akarnya bukan hanya persoalan teknis pertanian (on-farm) tetapi terutama kegagalan koordinasi kebijakan. Selama puluhan tahun, pemangku kebijakan terjebak dalam lingkaran yang sama karena mencoba menyelesaikan seluruh persoalan dari hulu hingga hilir secara bersamaan. Padahal, kunci keberhasilan transformasi industri di sektor ini maupun sektor-sektor lain terletak pada kedisiplinan menerapkan tahapan reformasi (sequencing reform) dan konsistensi pada tahapan implementasinya.
Dalam konteks reformasi bertahap ini, momentum aksesi Indonesia menuju keanggotaan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) seyogyanya dijadikan penunjuk arah. Standar OECD menuntut adanya kepastian hukum, transparansi kebijakan, dan minimalisasi hambatan pasar. Dengan mengikuti standar OECD, sequencing reform sektor tebu dapat digelontorkan dalam tiga horizon waktu berdasarkan prioritasnya.
Kepastian Regulasi
Langkah pertama yang dapat memberikan dampak pengungkit (leverage) terbesar bukanlah pembagian bibit atau pupuk, melainkan memulihkan kepercayaan investor melalui kepastian aturan main. Industri tebu adalah sektor padat modal dengan siklus investasi jangka panjang, berkisar antara 50 hingga lebih dari 100 tahun. Ketidakpastian hukum akibat regulasi yang rawan perubahan sewaktu-waktu (policy volatility) adalah musuh utama investasi.
Dalam jangka pendek (6-12 bulan), pemerintah perlu memberikan kejelasan operasional implementasi Perpres No. 40/2023 tentang Percepatan Swasembada Gula dan Permenperin No. 47/2024 tentang Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku untuk Industri Gula. Aturan main mengenai pemisahan pasar GKP dan Gula Kristal Rafinasi (GKR) harus konsistendengan ketentuan yang berlaku di pasar Internasional, terukur namun cukup fleksibel.
|
Produksi Tebu Nasional |
||
|
Tahun |
Pangsa BUMN |
Pangsa Swasta |
|
2021 |
45,9% |
54,1% |
|
2022 |
48,1% |
51,9% |
|
2023 |
45,9% |
54,1% |
|
2024 |
48,8% |
51,2% |
|
2025 |
48,5% |
51,5% |
|
Sumber: GAPGINDO, Juni 2026 |
||
Lebih krusial lagi, skema kemitraan antara BUMN dan swasta harus didudukkan secara lebih jelas agar tidak mengundang interpretasi ganda. Data historis lima tahun terakhir menunjukkan bahwa sektor swasta memiliki kapasitas ekspansi, produksi, dan tingkat rendemen yang secara konsisten mengungguli BUMN. Oleh karena itu, perdebatan seharusnya tidak berkutat lagi pada siapa yang harus memimpin di depan, melainkan bagaimana membangun pembagian risiko (risk-sharing) dan kepastian pengembalian investasi yang adil.
Di sini reformasi berdasarkan standar OECD dapat sangat membantu melalui penerapan prinsip Good Regulatory Practice(GRP) antara lain dengan instrumen Regulatory Impact Assessment (RIA). Setiap kebijakan atau regulasi pergulaan yang akan diterbitkan wajib diuji dampaknya secara mendalam terhadap iklim usaha guna memastikan aturan tersebut tidak mendistorsi pasar atau menciptakan biaya ekonomi tinggi yang baru. Dan sekali aturan berbasis GRP diputuskan, pemerintah harus menjamin bahwa implementasinya konsisten dan berkelanjutan sehingga pelaku usaha mendapatkan kepastian.
Efisiensi Produksi
|
Produksi Gula Nasional |
||
|
Tahun |
Pangsa BUMN |
Pangsa Swasta |
|
2021 |
44,9% |
55,1% |
|
2022 |
47,3% |
52,7% |
|
2023 |
45,4% |
54,6% |
|
2024 |
47,8% |
52,2% |
|
2025 |
45,6% |
54,4% |
|
Sumber: GAPGINDO, Juni 2026 |
||
Setelah basis kepastian hukum menjadi lebih kokoh, modal investasi akan mengalir dengan sendirinya untuk menyelesaikan persoalan efisiensi di lapangan. Pada jangka menengah (1-3 tahun), fokus dapat mulai diarahkan pada penurunan biaya produksi melalui penataan dan modernisasi di hulu dan hilir.
Prioritas utamanya adalah akselerasi riset dan penyediaan varietas bibit tebu unggul yang memiliki kadar kemasakan optimal serta tahan ratoon sesuai karakteristik masing-masing daerah. Masalah klasik petani seperti kelangkaan pupuk pembentuk gula (unsur P dan K) serta keterbatasan tenaga kerja dapat diselesaikan lewat efektivitas penyaluran Kredit Usaha (KUA) Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) guna mendorong mekanisasi pertanian pada lahan-lahan rakyat yang umumnya sempit dan terpencar.
Di sektor logistik, efisiensi dapat didorong melalui aturan zonasi terintegrasi yang tegas antara luasan kebun tebu dan kapasitas giling pabrik gula. Hal ini penting untuk menghentikan inefisiensi transportasi di mana pabrik saling memperebutkan pasokan bahan baku dari jarak jauh, yang tidak hanya membengkakkan biaya angkut tetapi juga merusak kualitas rendemen tebu akibat waktu tunggu yang terlalu lama. Peningkatan rata-rata rendemen tebu nasional menuju target di atas 10% perlu diwujudkan segera agar produk berbasis tebu domestik memiliki daya saing yang setara saat menghadapi harmonisasi standar dan integrasi pasar global.
Menuju Bioekonomi
Apabila tata kelola regulasi telah stabil dan sektor hulu telah lebih efisien, maka dalam jangka panjang (3-10 tahun) sektor gula Indonesia akan lebih siap melakukan lompatan besar: bertransformasi penuh dari sekedar industri gula menjadi industri bioekonomi berbasis tebu.
Di sini Indonesia dapat belajar dari Brasil. Negara tersebut tidak memperlakukan tebu hanya sebagai bahan baku pemanis di meja makan. Mereka melihat tebu sebagai platform bioekonomi makro. Dari tanaman tebu yang sama, pabrik-pabrik di Brasil tidak hanya mengekstrak gula, tetapi juga memproduksi bioetanol berskala besar untuk substitusi bahan bakar minyak, menghasilkan listrik bersih secara mandiri melalui pemanfaatan ampas tebu (bagasse cogen), mengembangkan sustainable aviation fuel (SAF), memproduksi bioplastik ramah lingkungan, hingga mendulang keuntungan sekunder dari perdagangan kredit karbon (carbon credit).
Beberapa program diversifikasi produk ini sejatinya telah mulai dirintis secara parsial di Indonesia antara lain melalui mandat penyediaan biofuel dalam Perpres 40/2023. Sejumlah pabrik gula di Indonesia juga sudah memiliki kapasitas untuk bermain di platform ini. Namun selama cara pandang kolektif terhadap tebu masih terjebak pada definisi komoditas pangan pokokkonvensional, maka arah kebijakannya akan selalu disandera oleh perdebatan sempit seputar ketetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) atau kuota impor bahan baku.
Bila orientasi jangka panjang diarahkan ke bioekonomi berbasis tebu dan tidak sekedar memenuhi kebutuhan gula konsumsi masyarakat maupun industri makanan dan minuman, maka lanskapnya akan berubah total. Skema investasi, pembiayaan riset varietas unggul, korporatisasi petani, kepastian pasar dan off-taker hingga kemitraan strategis antara BUMN dan swasta akan memiliki justifikasi serta nilai keekonomian yang jauh lebih kuat dan menguntungkan. Langkah ini sekaligus menyelaraskan arah industri nasional dengan komitmen pertumbuhan hijau (Green Growth) dan perlindunganlingkungan yang juga menjadi salah satu pilar utama dalam standar OECD.
Kesimpulan
Banyak negara gagal mereformasi industrinya bukan karena kekurangan daftar masalah, melainkan karena mencoba menyelesaikan semua masalah sekaligus dalam satu waktu. Keberhasilan reformasi yang sejati selalu datang dari ketepatan memilih satu atau dua kebijakan pembuka yang menciptakan efek pengungkit bagi tahapan reformasi berikutnya.
Bagi industri tebu Indonesia saat ini, efek pengungkit tersebut adalah kepastian regulasi dan iklim investasi. Pemerintah harus berani menahan diri dari godaan mengubah aturan secara parsial dan mendadak demi kepentingan jangka pendek. Dengan komitmen tahapan reformasi yang berdisiplin, target swasembada gula di tahun 2026 tidak lagi menjadi titik akhir pencapaian, melainkan batu loncatan awal menuju era baru bioindustri berbasis tebu nasional yang mandiri, hijau, dan berdaya saing global.
(IP/NY)
