Menteri KKP dan KLH dalam peluncuran Peta Jalan dan Panduan Ekosistem Karbon Biru | Sumber foto: Website KKP
LingkariNews–Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), secara resmi meluncurkan Peta Jalan dan Panduan Aksi Ekosistem Karbon Biru Indonesia pada COP 30 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Belém, Brasil pada Senin (17/11).
Dokumen tersebut mencakup pengarahan kebijakan dan langkah terstruktur yang berkelanjutan untuk melindungi, memulihkan, dan mengelola ekosistem karbon biru – mangrove, padang lamun, dan rawa asin pasang surut.
Tidak hanya itu, dokumen tersebut juga mencakup kerangka kerja yang menghubungkan aspek sains, kebijakan, sistem pemantauan, dan mekanisme pembiayaan untuk memperkuat peralihan Indonesia menuju ekonomi kelautan yang rendah karbon dan tahan terhadap dampak perubahan iklim.
“Ekosistem karbon biru adalah aset iklim yang sangat berharga bagi Indonesia. Peta jalan ini bukan hanya panduan kebijakan, tetapi kerangka aksi yang menghubungkan sains, kebijakan, dan pendanaan, untuk memastikan kualitas dan integritas ekosistem karbon biru dalam sistem nilai ekonomi karbon nasional,” ungkap Menteri KKP.
Menurut Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, peluncuran dokumen ini menjadi pondasi untuk meningkatkan ambisi iklim Indonesia. Dalam sambutannya di COP 30 UNFCCC, ditegaskan bahwa konfederasi global untuk aksi iklim berbasis laut menjadi sangat penting.
“Second Nationally Determined Contribution (SNDC) atau Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional kedua Indonesia atau yang dikenal SNDC Indonesia kini memasukkan sektor kelautan dan perikanan secara eksplisit dalam agenda mitigasi dan adaptasi. Langkah ini menandai pengakuan bahwa laut bukan hanya korban perubahan iklim, tetapi juga sumber solusi global,” jelasnya.
Pendekatan Lintas Ekosistem Pada Peta Jalan Karbon Biru
Trenggono menambahkan bahwa peta jalan tersebut berlandaskan pada pendekatan lintas ekosistem. Dengan melihat ekosistem mangrove, padang lamun, dan rawa asin pasang surut sebagai satu kesatuan pesisir-laut yang saling terhubung, berbagai manfaat yang lebih besar dapat dihasilkan bagi keanekaragaman hayati, ketahanan wilayah pesisir, ketahanan pangan berbasis laut, serta peluang ekonomi yang berkelanjutan.
“Perjuangan global menghadapi perubahan iklim membutuhkan kepemimpinan, kebijakan yang konsisten, dan solidaritas yang nyata. Dari hutan dan laut Indonesia, kami menawarkan solusi iklim untuk masa depan yang lebih berkelanjutan,” simpulnya.
Kolaborasi Nasional dan Dukungan Internasional untuk Karbon Biru
Pada kesempatan yang sama, Hanif Fasiol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup, menegaskan bahwa peluncuran dokumen tersebut menjadi wujud komitmen dan kepemipinan Indonesia dalam menghubungkan upaya di darat dan laut. “Melalui penguatan ilmu pengetahuan, kebijakan strategis, dan kerja sama internasional, Indonesia ingin memastikan bahwa kontribusi karbon biru dapat terintegrasi ke dalam sistem nilai ekonomi karbon dan pasar karbon nasional,” menurutnya.
Penyusunan dokumen ini melibatkan KLH, KKP, dan Kemenhut, dengan dukungan teknis dari Global Green Growth Institute serta pendanaan dari Pemerintah Kanada. Dokumen tersebut akan menjadi pedoman utama dalam penerapan karbon biru yang berintegritas tinggi di seluruh wilayah pesisir dan laut Indonesia, sekaligus membantu penyelarasan kebijakan dengan kerangka FOLU Net Sink 2030 dan Nilai Ekonomi Karbon.
(NY)
Sumber
https://rri.co.id/info-kementerian/1979796/pemerintah-resmi-luncurkan-peta-aksi-ekosistem-karbon-biru
